KITAINDONESIASATU.COM – Tim Komisi VIII DPR RI mengadakan Kunjungan Kerja Reses ke Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah untuk menghimpun masukan masyarakat terkait program yang diperlukan serta kendala yang dihadapi.
“Kami berharap pertemuan ini dapat memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan bangsa serta mendukung peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, seperti ditulis Parlementaria pada Sabtu, 7 Desember 2024.
Singgih menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara, mencakup pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial, sehingga setiap individu mampu mengembangkan diri dan melaksanakan fungsi sosialnya.
Pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan sosial melalui berbagai program, seperti Bantuan Pangan Non Tunai, Program Keluarga Harapan, Program Wirausaha, Program Indonesia Pintar, Bantuan Iuran BPJS, hingga program ATENSI. Semua program ini dirancang untuk mendukung tercapainya kesejahteraan sosial di masyarakat.
Menurut Singgih, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada keberadaan sumber daya manusia yang kompeten, bertanggung jawab, dan memiliki semangat kerja tinggi, terutama tenaga pendamping.
“Tenaga pendamping berperan penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan manfaat optimal dari program, sekaligus menjadi penghubung agar pemerintah dapat segera merespons kebutuhan mendesak masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi Kementerian Sosial dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kerja sama ini diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dapat dilakukan lebih efektif.
Balai Sentra dan Dinas Sosial menjadi ujung tombak dalam menangani berbagai permasalahan, seperti respon kasus, kedaruratan, dan bencana.
Oleh karena itu, Kementerian Sosial perlu memastikan sarana dan prasarana yang mendukung operasional Balai Sentra dalam melayani masyarakat.
“Kami di Komisi VIII DPR RI akan terus mendukung upaya penanganan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, dan memastikan penanganan dilakukan secara optimal, cepat, dan tepat,” tutup Singgih.- ***
