Ia menegaskan bahwa tujuan utama penerapan manajemen talenta bukan sekadar memanfaatkan teknologi, tetapi juga memastikan setiap ASN memperoleh kesempatan karier yang setara tanpa diskriminasi.
Menag menekankan, pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama harus mengedepankan profesionalisme dengan mengutamakan integritas dan kompetensi. Langkah ini diyakini mampu mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus menghapus budaya promosi jabatan yang dipengaruhi faktor subjektif.
Untuk mempercepat implementasi kebijakan tersebut, Menag meminta Biro Sumber Daya Manusia segera menyusun buku panduan manajemen talenta agar seluruh ASN memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pengembangan karier berbasis sistem merit.
Selain itu, setiap ASN juga akan didorong memiliki rekam jejak dan catatan kinerja yang terdokumentasi secara sistematis sebagai dasar evaluasi dan promosi jabatan di masa mendatang.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, mengungkapkan bahwa Kemenag telah memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menerapkan manajemen talenta secara penuh.
Menurutnya, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh ASN memahami mekanisme penyusunan portofolio kompetensi sehingga mampu bersaing secara sehat dalam sistem pengembangan karier berbasis merit.
Kamaruddin berharap seluruh ASN berpartisipasi aktif mengikuti proses tersebut. Ia menilai keberhasilan manajemen talenta tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga kesiapan setiap pegawai dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa manajemen talenta tidak hanya berfungsi memetakan pegawai berprestasi, tetapi juga memberikan pembinaan kepada ASN yang masih memerlukan peningkatan kompetensi agar mampu berkembang secara berkelanjutan.
Kepala Biro SDM Kementerian Agama, Muhammad Zain, menambahkan bahwa penerapan manajemen talenta merupakan bagian dari penguatan sistem merit dan tata kelola pemerintahan yang baik (good and clean governance). Kebijakan ini juga memberikan kepastian pengembangan karier, baik bagi ASN yang menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
Ia menjelaskan, implementasi manajemen talenta di Kementerian Agama telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui sejumlah regulasi, termasuk Keputusan Menteri Agama Nomor 1871 Tahun 2025, KMA Nomor 205 Tahun 2025, serta Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 120 Tahun 2026.
Melalui sistem baru ini, proses penilaian ASN akan berlangsung lebih transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan asesmen kompetensi serta 360-degree assessment, yakni evaluasi yang melibatkan atasan, rekan kerja, dan berbagai aspek kinerja lainnya.
Tak hanya itu, ASN Kementerian Agama yang memiliki kompetensi unggul juga berpeluang masuk ke dalam talent pool nasional, sehingga dapat dipertimbangkan mengisi jabatan strategis di berbagai kementerian maupun lembaga pemerintah lainnya. (*)
