Peraturan tersebut ditetapkan pada 8 September 2026 dan kemudian diundangkan pada 14 September 2026.
Amalia menjelaskan, penyusunan KBJI 2026 dilakukan bersama Kemnaker melalui serangkaian pembahasan. Proses tersebut diarahkan agar klasifikasi jabatan yang dihasilkan mampu menggambarkan perkembangan pekerjaan di Indonesia sekaligus tetap dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dunia kerja.
Dengan hadirnya KBJI 2026 jadi acuan dunia kerja, pemerintah berharap informasi mengenai jabatan tidak hanya menjadi data administratif. Klasifikasi tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membantu membaca arah kebutuhan tenaga kerja dan mempersiapkan kompetensi yang relevan dengan perkembangan pasar kerja. (Rilis)***





