Putri Karlina juga mengingatkan masyarakat bahwa mereka berhak untuk menolak membayar tarif parkir jika jukir yang menarik tarif tidak mengenakan seragam resmi ini, terutama di area yang tidak termasuk dalam zona parkir yang telah ditentukan pemerintah.
“Tujuan kami adalah untuk menertibkan parkir liar dan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat. Dengan adanya sistem yang lebih teratur, para pelaku UMKM juga dapat merasakan dampaknya. Masyarakat bisa merasa lebih nyaman parkir, tanpa harus khawatir dengan tarif parkir yang tidak wajar di tempat-tempat yang tidak resmi,” kata Putri.
Pemerintah Kabupaten Garut berharap dengan adanya seragam batik khas Garut ini, tidak hanya dapat menciptakan identitas tersendiri bagi jukir resmi, tetapi juga melestarikan warisan budaya batik Garutan yang sudah terkenal.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pengelolaan parkir yang tertib di seluruh wilayah Garut, serta meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.***
