… lanjutan
Inilah problema yang di alami Jawa Barat setiap tahun. Antara jumlah lulusan SMP dengan daya tampung di SMA dan SMK negeri sangat jomblang (jauh) sehingga sangat wajar kalau kemudian terjadi kekisruhan.
Secara Analisa logika ada ketidak seimbangan antara jumlah SMP dengan SMA/SMK apalagi jika fasilitas SMK/SMA Negeri yang menjadi tujuan utama jauh dari kapasitas layak. Hal ini akan selalu menimbulkan permasalahan pada saat PPDB. Apalagi dengan di tambah adanya permendikbud no 1 tahun 2021 yakni sistem Zonasi yang membuat masalah di setiap daerah.
Pendidikan tingkat SMA/SMK merupakan kewenangan serta tanggungjawab provinsi dalam kaitan di Jawa Barat menjadi tanggungjawab Gubernur. Dengan demikian, anggaran untuk Pendidikan perlu di perhatikan. Dalam APBD provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2025 yang jumlahnya Rp29.93 triliun, idealnya anggaran Pendidikan perlu di tingkatkan.
“Kan untuk menutupi kejombalangan tadi perlu di bangun sekolah sekolah baru. Jika anggaran Pendidikan di alokasikan 20 persen di tambah dana dari pusat, minimal bisa membantu untuk menyediakan sekolah tingkat atas yang baru,” katanya.
Kang Iyus menambahkan, di Kota Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat yang memiliki 30 kecamatan, fasilitas SMA/SMK hanya ada di 12 kecamatan. Idealnya ada i setiap kecamatan.
Kang Iyus berharap, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memperhatikan dunia Pendidikan di Indonesia. Begitu juga dengan gubernur. walikota. dn bupati terpilih nanti akan memberi perhatian lebih untuk pendidikan.
