Selain itu, Iwan mengusulkan opsi pembayaran secara cicilan bagi siswa yang mengalami kendala keuangan. Bagi siswa dari keluarga kurang mampu, bisa diberikan kebijakan keringanan atau penghapusan tunggakan melalui mekanisme verifikasi oleh Dinas Pendidikan.
Perusahaan swasta dan yayasan sosial juga dapat dilibatkan dalam menyelesaikan tunggakan biaya siswa melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Dengan cara ini, dana yang terkumpul bisa digunakan untuk melunasi ijazah siswa yang masih tertahan,” terang Iwan yang juga menjabat Bendahara PKS DPW Jawa Barat.
Pemerintah diminta mengeluarkan aturan tegas yang melarang sekolah menahan ijazah sebagai bentuk penagihan biaya.
Iwan menyarankan agar dibuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur bahwa ijazah harus diberikan kepada siswa setelah kelulusan, tanpa syarat administrasi yang membebani.
Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah diharapkan memperluas cakupan pendidikan gratis atau subsidi biaya pendidikan agar tidak ada lagi kasus serupa di masa depan.
“Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga harus dioptimalkan agar sekolah tidak perlu bergantung pada iuran siswa,” tambahnya.
Jika masih ada kendala administrasi, sekolah bisa memberikan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang sah untuk sementara waktu, sehingga siswa tetap bisa melanjutkan pendidikan atau bekerja tanpa hambatan.
“Dengan berbagai solusi tersebut, diharapkan kasus penahanan ijazah tidak lagi menjadi permasalahan yang berulang setiap tahun,” tambah Iwan.
