KITAINDONESIASATU.COM– Dalam sesi pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti pentingnya upaya konkret dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menangani persoalan kemacetan yang semakin mengkhawatirkan.
Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan, “Kita perlu melihat solusi jangka panjang untuk permasalahan kemacetan, dan Pemkot Bogor harus menjadi pelopor dalam menghadapi tantangan ini.”
Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan moratorium atau penghentian sementara pemberian izin angkutan antar-kota dalam provinsi (AKDP) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
“Faktanya, di lapangan, jumlah angkutan kota (angkot) dan AKDP semakin tidak terkendali, sehingga sering terjadi persinggungan rute yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik di pusat Kota Bogor,” jelas Dedie A. Rachim di Magelang, Rabu 26 Febuari 2025.
Dedie menegaskan bahwa Pemkot Bogor berkomitmen melanjutkan kebijakan penataan angkutan umum melalui program rerouting, konversi, dan reduksi angkot yang sudah menunjukkan hasil positif dalam mengurangi kepadatan lalu lintas.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, menambahkan bahwa program penataan angkot akan terus dilakukan melalui tiga strategi utama: reduksi, konversi, dan rerouting.
“Kami menyadari ada kendala terkait AKDP, karena kewenangannya berada di tangan Pemprov. Oleh karena itu, kami akan kembali bersurat kepada Provinsi agar bisa bersama-sama melakukan penataan terhadap angkutan AKDP,” ujarnya.
Marse juga menyebutkan bahwa evaluasi terhadap titik-titik rawan kemacetan di Kota Bogor akan terus dilakukan dengan harapan, “Langkah ini dapat membuat masalah kemacetan semakin teratasi dan mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar.” (Nicko/aps)
