Kepastian mengenai status pemberhentian harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. UUD 1945 sendiri menyebut kata berhenti sebagai salah satu kondisi yang menyebabkan terjadinya pergantian dalam jabatan Presiden.
- MPR Memiliki Peran dalam Pengisian Jabatan
Jika kekosongan jabatan Wakil Presiden telah terjadi, mekanisme selanjutnya mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.
- Wakil Presiden Pengganti Menjalankan Sisa Masa Jabatan
Wakil Presiden yang terpilih melalui mekanisme tersebut akan mengisi posisi yang kosong untuk melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan berjalan.
Dengan demikian, pengisian jabatan tidak dilakukan melalui pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang baru.
Bukan Sekadar Pernyataan Mundur, Ada Konsekuensi Konstitusional
Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan pengunduran diri Wakil Presiden bukan hanya menyangkut keputusan pribadi seorang pejabat negara.




