Lantas, bagaimana sebenarnya aturan hukum jika seorang Wakil Presiden memilih mundur sebelum masa jabatannya berakhir?
Pasal 8 UUD 1945 Jadi Landasan Konstitusi
Ketentuan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 UUD 1945.
Pada ayat (1), konstitusi mengatur bahwa apabila Presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya selama masa jabatan, posisinya digantikan oleh Wakil Presiden hingga masa jabatan berakhir.
Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) secara khusus mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
