KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pengurangan kontributor di TVRI dan RRI.
Sebagai mantan jurnalis, Erna memahami betul tantangan yang dihadapi para pekerja media, terutama mereka yang bertugas di daerah.
“Saya sangat memahami perjuangan para jurnalis di lapangan. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kebijakan efisiensi yang tidak mempertimbangkan dampak sosialnya justru merugikan mereka,” ujar Erna, seperti ditulis Parlementaria pada Rabu (12/2/2025).
Ia menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
Setiap lembaga memiliki kebutuhan dan tantangan berbeda, sehingga diperlukan kajian yang matang sebelum mengambil keputusan pemangkasan anggaran.
“Saya mendukung efisiensi yang dicanangkan pemerintah, tetapi harus dilakukan secara tepat sasaran. Pemotongan anggaran yang serampangan hanya akan menambah beban bagi lembaga yang sudah beroperasi dengan keterbatasan. Ini bukan hanya soal angka, tetapi juga menyangkut kehidupan banyak orang,” tambahnya.
Selain itu, Erna menyoroti kondisi para kontributor yang sebelumnya berpenghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) dan kini kehilangan mata pencaharian.
Menurutnya, hal ini bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah ingin rakyat sejahtera melalui efisiensi anggaran. Namun, jika efisiensi ini tidak dilakukan dengan bijak, justru akan menjadi kebijakan yang kontraproduktif,” ujarnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pimpinan TVRI dan RRI, Erna mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pemotongan anggaran di sektor penyiaran.
Hasilnya, pimpinan kedua lembaga tersebut berkomitmen untuk tidak melakukan PHK atau pemotongan penghasilan kontributor.
“Dalam RDP hari ini, Dirut TVRI dan RRI telah menyatakan komitmennya untuk tidak melakukan PHK maupun pemangkasan penghasilan kontributor. Saya akan terus mengawal hal ini melalui Komisi VII DPR RI,” tegasnya.- ***
