Tak berhenti pada hukuman penjara dan denda, majelis hakim juga membebankan uang pengganti sebesar Rp15,7 miliar kepada Rizal.
Hakim memberikan tenggat waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk melunasi kewajiban tersebut.
Jika tidak dibayarkan, jaksa dapat menyita dan melelang harta benda milik terdakwa. Apabila aset yang dimiliki tidak mencukupi untuk menutup uang pengganti, Rizal terancam tambahan hukuman penjara selama 2 tahun.
Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim menilai tindakan Rizal telah mencederai upaya pemerintah dalam memberantas korupsi.
Perbuatannya juga dinilai berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kementerian Keuangan.
Meski demikian, hakim turut mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan. Rizal diketahui belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, serta telah mengabdi sebagai pegawai negeri sipil selama 27 tahun dengan sejumlah prestasi.
Menariknya, hukuman yang dijatuhkan majelis hakim ternyata lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya, jaksa menuntut Rizal dengan hukuman 11 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar.
Meski hukuman penjaranya lebih ringan 2 tahun 6 bulan dari tuntutan jaksa, kewajiban uang pengganti yang diputuskan hakim tetap sama, yakni Rp15,7 miliar. (*)
