KITAINDONESIASATU.COM – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran mulai melanda berbagai lembaga pemerintah federal AS sebagai bagian dari kebijakan Donald Trump dan Elon Musk yang bertujuan untuk menekan biaya serta meningkatkan efisiensi.
Menurut laporan Reuters pada Kamis, 13 Februari 2025, pemberitahuan PHK telah dikirimkan ke pegawai di Departemen Pendidikan, Administrasi Bisnis Kecil (SBA), Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB), dan Administrasi Layanan Umum (GSA).
Setidaknya 45 pegawai percobaan di SBA menerima surat pemberhentian yang menyatakan bahwa mereka tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan kinerjanya dianggap tidak memadai.
Selain itu, sekitar 100 pegawai baru di GSA serta 160 pegawai di Departemen Pendidikan juga terkena dampak kebijakan ini.
Rencana pemangkasan tenaga kerja ini semakin jelas setelah Musk, dalam pertemuan World Governments Summit di Dubai, menyatakan bahwa seluruh lembaga federal harus dihapuskan untuk mencegah pemborosan.
Ia berargumen bahwa jika “akar rumput liar” tidak dihilangkan sepenuhnya, maka sistem yang ada akan terus berkembang tanpa perubahan yang signifikan.
Sejak Trump dilantik kembali sebagai presiden AS pada 20 Januari, kebijakan restrukturisasi radikal ini telah mengarah pada pembubaran beberapa lembaga federal, termasuk Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang selama ini berperan dalam proyek-proyek kemanusiaan global.
Pada Selasa, Musk juga memangkas hampir $1 miliar dari anggaran kontrak Departemen Pendidikan, yang secara efektif menghentikan lembaga penelitian independen yang bertugas mengumpulkan data akademik siswa.
Sementara itu, pegawai federal di berbagai lembaga lainnya juga menghadapi ancaman PHK lebih lanjut.
Musk telah memperkenalkan program “Fork in the Road,” yang menawarkan pembayaran hingga 30 September bagi pegawai yang setuju untuk mengundurkan diri lebih awal.
Namun, program ini sempat menghadapi tantangan hukum sebelum akhirnya diizinkan kembali oleh hakim distrik AS, George O’Toole Jr.
Meski demikian, laporan menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang menerima tawaran tersebut masih di bawah target yang ditetapkan Trump dan Musk, sehingga kemungkinan akan terjadi lebih banyak PHK wajib.
Di tengah kebijakan ini, Gedung Putih tetap optimis. Sekretaris pers Karoline Leavitt menyebut keputusan pengadilan sebagai kemenangan bagi agenda Trump, meskipun banyak pihak menilai kebijakan ini dapat memicu krisis konstitusional karena adanya ketegangan antara cabang eksekutif dan yudikatif.
Sementara itu, Everett Kelley, Ketua Federasi Pegawai Pemerintah Amerika, menegaskan bahwa keputusan ini merupakan kemunduran bagi hak-hak pegawai negeri, namun perjuangan mereka belum berakhir.
Hingga kini, sekitar 75.000 pegawai federal telah menerima tawaran pengunduran diri, angka yang masih jauh dari target Gedung Putih.
Di tengah perombakan besar ini, Trump juga mengumumkan keinginannya untuk segera menutup Departemen Pendidikan.
Linda McMahon, mantan eksekutif World Wrestling Entertainment dan calon Menteri Pendidikan pilihan Trump, dijadwalkan menghadiri sidang konfirmasi Senat, di mana ia kemungkinan akan menghadapi pertanyaan terkait rencana pemangkasan total departemen tersebut.-***
Sumber: The Guardian
