Model tersebut tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026 tentang transformasi tata kelola perlindungan santri.
Ada empat komponen utama yang harus diperkuat, yakni kebijakan perlindungan anak yang jelas, tenaga pengasuh dan sumber daya manusia terlatih, prosedur pelaporan yang aman, serta sistem pemantauan dan evaluasi secara berkala.
Jasra juga menyoroti pentingnya saluran pengaduan yang mudah diakses santri, memungkinkan pelaporan anonim, serta memberikan perlindungan dari intimidasi.
Menurutnya, keberadaan aturan saja tidak cukup jika anak masih takut menggunakannya ketika menghadapi ancaman atau tindakan kekerasan.
“Ukuran keberhasilan sistem perlindungan bukan sekadar adanya aturan, tetapi apakah anak benar-benar dapat menggunakannya untuk menyelamatkan dirinya,” tegasnya.
