“Kita tidak boleh membebankan keberanian kepada anak untuk menghadapi sendiri orang yang memiliki kuasa atas kehidupannya. Jangan hanya bertanya mengapa anak terlambat melapor, tetapi tanyakan juga mengapa sistem pengasuhan dan pengawasan tidak mampu mendeteksi serta mencegahnya sejak awal,” ujar Jasra dalam keterangannya, Minggu (15/11).
KPAI menegaskan, keselamatan dan pemulihan korban harus menjadi prioritas. Pendampingan tidak boleh menunggu sampai seluruh proses pembuktian pidana selesai.
Hak anak atas perlindungan, keadilan, pemulihan, hingga pendampingan psikologis harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
KPAI juga meminta aparat penegak hukum memastikan proses penanganan berjalan profesional dan ramah anak.
Selain mengusut dugaan tindak pidana, aparat diminta menelusuri kemungkinan adanya korban lain, menjaga kerahasiaan identitas santri, serta menjamin pendidikan anak-anak yang terdampak tetap berlangsung.
Pesantren Diminta Terapkan Sistem Perlindungan Santri
Tak cukup hanya mengusut kasus, KPAI mendorong pesantren menerapkan sistem perlindungan anak atau Child Safeguarding yang dikenal dengan istilah Himayatu Tholabah.
