KITAINDONESIASATU.COM- Komisi IV DPRD Kota Bogor menyoroti akurasi data pengangguran yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. DPRD mendorong sinkronisasi data ketenagakerjaan serta penguatan program pelatihan kerja sebagai langkah strategis menekan angka pengangguran di Kota Bogor.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur, dalam rapat kerja bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bogor, Kamis 5 Febuari 2026.
Fajar menilai, selama ini data pengangguran yang dimiliki Disnaker masih bertumpu pada jumlah pemohon Kartu Kuning (AK-1), sehingga belum menggambarkan kondisi pengangguran secara menyeluruh.
“Masalah utamanya bukan tidak ada data, tetapi akurasi data yang belum 100 persen. Data yang ada baru mencatat masyarakat yang mengajukan kartu kuning. Karena itu, Komisi IV akan fokus memperkuat sistem pendataan agar menjadi data acuan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Fajar.
Dalam rapat tersebut, turut dipaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bogor pada 2025 sebesar 7,95 persen, dengan proyeksi TPT 2026 berada di angka 7,99 persen.
Namun demikian, Fajar menegaskan DPRD akan mengkaji ulang validitas angka tersebut. Pasalnya, klaim penurunan pengangguran dinilai belum sejalan dengan kondisi di masyarakat.
“Disnaker menyampaikan angka pengangguran terus menurun setiap tahun, tetapi keluhan masyarakat terkait sulitnya mencari pekerjaan masih tinggi. Ini yang perlu kami pastikan, apakah data tersebut benar-benar sinkron dengan kondisi di lapangan,” katanya.
Untuk meningkatkan serapan tenaga kerja, Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong adanya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya antara Disnaker dengan Dinas Koprasi dan UMKM. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang selaras dengan pengembangan ekonomi lokal.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya penguatan sistem informasi ketenagakerjaan, terutama dalam hal promosi dan penyebaran informasi lowongan kerja yang mudah diakses masyarakat, termasuk melalui ruang-ruang publik.
Evaluasi terhadap pelaksanaan job fair juga menjadi perhatian. Fajar menilai, job fair yang tahun ini hanya dianggarkan satu kali belum maksimal dalam memfasilitasi kebutuhan data perusahaan maupun pencari kerja.
“Ke depan, DPRD berencana menggelar pertemuan lintas sektor secara khusus untuk merumuskan solusi konkret terkait masalah serapan tenaga kerja di Kota Bogor,” ujarnya.
Di luar persoalan data, Komisi IV DPRD Kota Bogor turut mendesak percepatan penyelesaian fasilitas dan program di Balai Latihan Kerja (BLK). Fajar meminta agar kurikulum pelatihan segera diperbarui agar lebih relevan dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya sektor ekonomi kreatif.
“Kami mendorong pelatihan yang sesuai dengan kondisi sekarang, seperti pelatihan affiliator, host streaming, hingga content creator. Fasilitas BLK harus segera diselesaikan agar pemuda di Kota Bogor memiliki keterampilan yang siap pakai,” pungkas Fajar. (Nicko)
