KITAINDONESIASATU.COM- Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat dengan jajaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, di ruang rapat Komisi IV DPRD, Jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal, Jumat 17 April 2026, sore.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Subhan, mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut terungkap kondisi keuangan RSUD yang sempat mengalami krisis pada 2025 lalu, dengan total utang mencapai sekitar Rp93 miliar.
“Dari pihak Direktur (Dirut) dr. Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa di 2025 memang keuangan atau manajemen di RSUD itu sedang mengalami krisis, khususnya dalam keuangannya, di mana adanya utang yang tadi diinformasikan oleh Dirut itu sebesar Rp93 miliar kurang lebih,” ujar Subhan.
Meski demikian, ia menyebut kondisi mulai membaik setelah pergantian direktur utama lama kepada yang sekarang menjabat. Pada triwulan pertama 2026 kini, manajemen RSUD disebut telah menunjukkan perbaikan.
“Setelah ada pergantian Dirut lama dengan Dirut baru dari dr. Ilham menjadi dr. Retno, itu sudah mulai dibenahi dan untuk triwulan pertama ini, RSUD itu sudah mulai membaik,” katanya.
Menurut Subhan, langkah strategis mulai dilakukan, di antaranya menjaga kerja sama dengan vendor pengadaan obat-obatan serta memperbaiki sistem penagihan kepada BPJS Kesehatan. Ia menyebut keterlambatan proses penagihan menjadi salah satu faktor penyebab krisis, mengingat 92 persen pasien RSUD merupakan peserta BPJS, sementara hanya 8 persen pasien umum.
“Setelah dipegang oleh dr. Retno, penagihan diupayakan lebih tepat waktu. Tanggal 3 sudah siap untuk menagih ke BPJS, tinggal menunggu proses administrasi untuk pembayaran,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Asep Nadzarulloh, menyampaikan bahwa kendala-kendala di akhir 2025 mulai terlihat titik terang, dengan kemampuan RSUD mencicil utang sekitar Rp35 miliar.
“Artinya, optimisme di tahun 2026 dengan manajemen baru, minimal operasional layanan RSUD insyaallah akan berjalan lebih baik dari tahun 2025,” ujarnya.
Ia menambahkan, sisa utang akan dioptimalkan untuk ditutup secara bertahap setiap tahun. RSUD juga didorong untuk meningkatkan pendapatan melalui kerja sama dengan pihak asuransi dan pengembangan layanan khusus.
“RSUD berupaya melakukan lobi untuk menambah pendapatan, terutama dengan pihak asuransi. Mereka juga akan menyiapkan layanan khusus pasien asuransi di lantai dua,” kata Asep.
Selain itu, pada 2025 RSUD menerima dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat sebesar Rp15 miliar. Sementara pada 2026, alokasi dari APBD murni sebesar Rp10 miliar difokuskan untuk kebutuhan layanan, pengadaan obat, serta alat kesehatan.
Subhan juga mengungkapkan bahwa di balik utang tersebut, RSUD masih memiliki piutang sekitar Rp37 miliar. Dengan demikian, selisih kewajiban yang harus ditangani manajemen baru sekitar Rp56 miliar.
Untuk memperkuat keuangan, RSUD tengah menjajaki pengembangan layanan baru, seperti optimalisasi medical check-up dan rencana klinik berbasis komersial.
Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong manajemen baru RSUD agar mampu menanggulangi krisis dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Kami mendorong supaya manajemen RSUD baru bisa menanggulangi krisis yang diharapkan bisa melayani kesehatan masyarakat Kota Bogor,” tutup Subhan. (Nicko)
