KITAINDONESIASATU.COM – Akses jalan baru yang menghubungkan Banjarbaru dengan Tanah Bumbu memang menjanjikan pertumbuhan wilayah yang pesat. Namun di balik geliat pembangunan, pegunungan Meratus justru kian terancam oleh maraknya pembalakan liar.
Kondisi ini memantik reaksi Komisi II DPRD Kalimantan Selatan. Rabu (16/7/2025), para legislator dari Dapil 6 turun langsung ke lapangan dengan meninjau Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kusan di Jalan Poros 30 No. 01, Tanah Bumbu. Tujuannya jelas: membongkar persoalan di balik lemahnya pengawasan hutan yang kini jadi pintu masuk para penjarah kayu.
Ketua Komisi II, Muhammad Yani Helmi, tak menutupi kekecewaannya. Menurutnya, upaya reboisasi di Tanah Bumbu akan sia-sia jika pengawasan terus setengah hati. “Bagaimana mau menjaga hutan kalau hanya dua orang polisi hutan (polhut) yang mengawasi ribuan hektare? Penambahan anggaran dan personel bukan lagi kebutuhan, tapi keharusan,” tegas legislator yang akrab disapa Paman Yani itu.
Minimnya sumber daya manusia di KPH Kusan memang jadi sorotan utama. A. Raihanor, Kepala KPH Kusan, membenarkan bahwa pengamanan kawasan hutan mustahil maksimal jika hanya mengandalkan dua orang polhut. Ia berharap desakan DPRD bisa mendorong pemerintah pusat mengucurkan tambahan anggaran pada 2026.
“Setelah ini kami makin bersemangat menunaikan tugas di lapangan. Dukungan anggaran akan jadi penentu agar reboisasi berjalan optimal dan masyarakat juga mendapat manfaat,” ujar Raihanor.
Anggota Komisi II lainnya, H. Burhanuddin, menilai akar persoalan pembalakan liar sudah terlalu lama diabaikan. “Selama kita kekurangan polhut, jangan harap hutan bisa benar-benar aman. Sudah waktunya pemerintah pusat turun tangan, bukan sekadar imbauan,” katanya.
Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PeDAS RHL) Dinas Kehutanan Kalsel, Alif Winarto, menambahkan bahwa program reboisasi tak boleh hanya berhenti di atas kertas. “Harapannya, pada 2026 nanti pembalakan liar betul-betul bisa ditekan, dan rehabilitasi hutan berjalan berkelanjutan,” ujarnya.
Di balik kemudahan akses, pegunungan Meratus kini menanggung risiko ekologis yang tak kecil. Tanpa langkah tegas, jalur baru Banjarbaru–Tanah Bumbu bisa jadi saksi bisu kerusakan hutan yang makin parah — dan rakyat Kalsel yang akan menanggung dampaknya. (Anang Fadhilah)
