KITAINDONESIASATU.COM – Anggota BKSAP DPR RI, Galih Dimuntur Kartasasmita, menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), khususnya di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan tantangan ekonomi global.
Pernyataan ini disampaikan usai Galih menghadiri Pertemuan ke-11 Komite Khusus Bidang Ekonomi dan Lingkungan dalam Konferensi ke-19 PUIC di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/5/2025).
“Dalam keadaan global economic seperti ini, global tension yang sedang memanas, ini saatnya negara-negara Islam, terutama parlemen sebagai secondary trench diplomasi, harus bisa bicara untuk memperbesar trade di antara kita,” ujar Galih, dikutip dari laman dpr.go.id pada Selasa, 13 Mei 2025.
Galih menyoroti lemahnya konektivitas dagang di antara negara anggota OKI. Dari 57 negara, hanya 14 yang memiliki perjanjian perdagangan bilateral.
Kondisi ini menjadi hambatan dalam membangun kekuatan ekonomi bersama, bahkan dalam sektor strategis seperti produk halal, yang justru banyak dipasok oleh negara non-OKI.
Politisi Golkar tersebut juga menekankan pentingnya kolaborasi di sektor ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ia menyebut forum PUIC sebagai momentum untuk memperkuat dialog dan menjalin kesepakatan antarparlemen negara OKI guna membangun integrasi ekonomi yang lebih solid.
Dalam konteks global saat ini, di mana tarif dagang makin kompleks, Galih mendorong pengembangan kerja sama ekonomi antarsesama negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk negara-negara sekuler.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menurutnya memiliki peran penting untuk menjembatani hubungan antarnegara OKI.
Negara-negara anggota OKI yang tersebar di Asia, Afrika, dan sebagian Eropa memiliki potensi ekonomi besar dari sisi sumber daya alam, pasar, dan posisi geografis. Namun, realisasi potensi ini terganjal oleh tarif perdagangan, regulasi yang berbeda, infrastruktur, dan stabilitas politik.
Saat ini, perdagangan antarnegara OKI masih rendah, sekitar 20–25 persen dari total perdagangan mereka, meski targetnya adalah mencapai 25 persen pada 2025.
Untuk itu, diperlukan penguatan integrasi ekonomi dan kolaborasi yang lebih erat antar anggota OKI.-***
