KITAINDONESIASATU.COM – Kebijakan pemerintah terkait penghapusan tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat apresiasi dari anggota Komisi VI DPR RI, Ismail.
Menurutnya, langkah ini perlu dijaga bersama agar tidak menurunkan semangat kerja maupun kinerja direksi BUMN.
Ia menekankan pentingnya menjaga profesionalitas meski insentif tersebut dihapuskan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama jajaran direksi bank-bank BUMN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Kamis (21/8/2025), Ismail menyampaikan harapannya agar direksi tidak terpengaruh secara negatif dengan kebijakan baru ini.
Ia menegaskan, produktivitas dan tanggung jawab tetap harus dijalankan dengan baik.
Politisi Fraksi PKS itu juga menyoroti fenomena dalam birokrasi yang sering hanya mengganti istilah tanpa mengubah substansi kebijakan.
Ia mengingatkan direksi BUMN agar tidak muncul istilah baru yang sejatinya sama dengan tantiem.
“Kadang di birokrasi kita hanya terbiasa mengganti istilah. Jangan sampai nanti tantiem memang dihapus, tetapi muncul istilah pengganti dengan substansi serupa,” ujarnya, dikutip dari Parlementaria pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, memastikan bahwa penghapusan tantiem bagi dewan komisaris dan direksi BUMN sudah berjalan.
Ia menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Tujuannya adalah agar pejabat di perusahaan pelat merah tidak mencari celah atau mengakali aturan demi keuntungan pribadi.
Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan tata kelola BUMN menjadi lebih transparan, profesional, dan berfokus pada kepentingan perusahaan serta masyarakat luas.
DPR menilai langkah ini bisa memperkuat integritas sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMN sebagai penggerak ekonomi nasional.-***
