KITAINDONESIASATU.COM – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, mengakui utang besar dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berpotensi menjadi bom waktu bagi perusahaannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby sebagai respons terhadap pertanyaan anggota Komisi VI DPR yang menyoroti membengkaknya utang proyek kereta cepat. “Masalah KCIC yang seperti disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat (KAI),” ujarnya saat rapat bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 20 Agustus.
Bobby yang baru beberapa hari menjabat sebagai Dirut KAI meminta waktu untuk mendalami masalah internal perusahaan, termasuk persoalan KCIC. Ia menilai perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut. “Jadi kami mohon nanti satu waktu lagi, mungkin dalam bentuk FGD untuk memahami lebih dalam dan kami yakin dalam satu minggu ke depan kami bisa memahami semua kendala-kendala. Permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menyebut DPR sudah membicarakan solusi terkait KCIC bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Ia meminta manajemen KAI segera berkoordinasi dengan lembaga tersebut. “Saya minta Pak Bobby koordinasi, kan tiap bulan KAI diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja. Di situ tolong dibicarakan dengan Managing Director, tolong bicarakan soal (KCIC). Di dalam RKAP-nya Danantara 2025, salah satunya ada permasalahan Whoosh ini,” ucapnya.
Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI, Hasani Bin Zuber, menilai kerugian proyek KCIC telah menjadi beban besar bagi KAI. Ia menyebut kerugian mencapai Rp2,69 triliun pada 2024 dan kembali mencatatkan kerugian Rp1 triliun pada semester I-2025. “Proyek kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh, ini kan cukup besar tercatat kerugian Rp1 triliun pada semester I-2025, ini tentu membebani PT KAI itu sendiri,” ujarnya. Ia pun mempertanyakan strategi KAI dalam menekan kerugian tersebut, termasuk skenario break even point.
Senada, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menegaskan KAI sebagai pemegang saham mayoritas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) ikut menanggung beban utang proyek. Menurutnya, potensi kerugian yang harus ditanggung KAI bisa menembus Rp4 triliun pada 2025. “Saya melihat ada utang yang begitu besar yang harus ditanggung kereta api dalam proyek KCIC. Bapak pegang saham PSBI 58 persen lebih. PSBI kuasa 60 persen, China 40 persen. Itu kalau dihitung 2025 itu bisa beban keuangan dan dari kerugian KCIC bisa capai Rp4 triliun lebih,” ungkap Darmadi.
