KITAINDONESIASATU.COM – Perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tengah menjadi sorotan. Sejumlah masyarakat mengaku heran karena posisi desil mereka tiba-tiba naik, padahal kondisi ekonomi keluarga dinilai belum banyak berubah.
Kabar ini bahkan memicu kekhawatiran warga bakal kehilangan bantuan sosial (bansos). Namun pemerintah menegaskan, desil naik tidak otomatis berarti bansos langsung dicabut.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengungkap salah satu penyebab perubahan desil yang cukup signifikan pada DTSEN Volume 3 adalah masuknya sekitar 12 juta data baru dari BKKBN.
Masalahnya, data baru tersebut sebelumnya belum seluruhnya menjalani proses verifikasi dan validasi secara menyeluruh.
“Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga loncat-loncat. Nah sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan validasi. InsyaaAllah dalam waktu 1-2 Minggu ke depan, data ini akan makin akurat,” kata Gus Ipul dalam keterangan resmi, Jumat (4/9/2026).
Pemerintah kini melakukan pembenahan melalui DTSEN Volume 3.1 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS). Pemutakhiran dilakukan secara berkala dengan menggabungkan berbagai sumber data, termasuk pengecekan dan perbaikan langsung bersama pemerintah daerah.
Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan menegaskan, masyarakat jangan keliru memahami istilah desil.
Menurutnya, desil bukan label yang menentukan seseorang kaya atau miskin. Desil juga tidak bisa disamakan langsung dengan jumlah penghasilan seseorang.
“Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan,” jelas Andy.
Secara sederhana, desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional. Masyarakat diurutkan dari tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi, kemudian dibagi ke dalam 10 kelompok.
Karena sifatnya relatif, posisi desil seseorang bisa berubah meski kondisi ekonominya sendiri tidak berubah. Perubahan kondisi atau data keluarga lain yang masuk dalam pemeringkatan dapat ikut memengaruhi posisi seseorang. DTSEN sendiri dimutakhirkan setiap tiga bulan. Artinya, dalam satu tahun terdapat empat versi data.
Perubahan yang terasa cukup drastis pada Volume 3 disebut berkaitan dengan masuknya sekitar 12 juta data baru dari BKKBN. Kekhawatiran terbesar masyarakat adalah perubahan desil akan langsung membuat bansos berhenti. Gus Ipul memastikan hal tersebut tidak otomatis terjadi.
“Tidak serta-merta orang yang sekarang desilnya berubah, itu otomatis dicoret (bansosnya). Karena masih menunggu penetapan pada awal bulan penyaluran,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, perubahan data yang terjadi saat ini belum serta-merta menentukan penerima bansos. Untuk sejumlah program seperti PBI, penetapan penerima bahkan dilakukan setiap bulan. Andy juga menegaskan bahwa desil bukan satu-satunya syarat penerimaan bansos.
Desil digunakan sebagai salah satu instrumen untuk menentukan prioritas ketika jumlah masyarakat yang memenuhi syarat lebih besar daripada kuota bantuan yang tersedia. Ia memberikan gambaran, jika ada 10 orang yang memenuhi syarat, tetapi anggaran hanya cukup untuk lima orang, maka desil dapat membantu menentukan siapa yang lebih diprioritaskan.
Namun, berada di desil rendah pun tidak otomatis membuat seseorang menerima seluruh jenis bansos. Setiap program memiliki persyaratan masing-masing. Contohnya, seseorang bisa berada di desil 1-4 yang menjadi kelompok prioritas PKH, tetapi tetap tidak dapat menerima bantuan apabila tidak memenuhi kriteria lain yang ditetapkan program.
Andy menyebut masih ada persepsi keliru di tengah masyarakat bahwa kenaikan desil berarti seseorang otomatis menjadi lebih kaya, kemudian bantuan sosialnya dihentikan. Ia menegaskan anggapan tersebut tidak tepat.
“Seolah-olah kalau desil naik, sama dengan tambah kaya. Kalau tambah kaya, sama dengan bantuannya hilang. Itu sama sekali tidak benar,” papar Andy.
Menurutnya, jumlah bantuan sosial secara keseluruhan tetap tersedia dan bahkan bertambah. Persoalannya, jumlah masyarakat yang memenuhi kriteria dapat lebih banyak dibandingkan kuota yang tersedia.
“Kenapa ada orang yang memenuhi syarat tapi tidak mendapatkan (bansos), karena kuotanya terbatas,” lanjutnya.
Bagi masyarakat yang merasa data kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya masih dapat mengajukan pemutakhiran.
Pengajuan dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan dengan bantuan operator SIKS-NG. Perbaikan juga dapat dilakukan melalui ground check oleh pendamping PKH, BPS, maupun pemerintah daerah. (*)
