KITAINDONESIASATU.COM- Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi dan layanan hukum yang cepat serta dapat diandalkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan misi Bogor Cerdas dan Bogor Sejahtera melalui perluasan akses keadilan bagi seluruh warga.
Langkah konkret itu diwujudkan lewat kegiatan penyuluhan hukum bertajuk “Optimalisasi Pos Bantuan Hukum dan Restorative Justice Bale Badami” yang digelar di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam menegaskan peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Bale Badami sebagai garda terdepan pelayanan hukum di tingkat kelurahan, sekaligus wadah validasi persoalan yang dihadapi masyarakat. Melalui dua layanan ini, Pemkot Bogor ingin memastikan masyarakat tidak hanya memperoleh konsultasi hukum, tetapi juga mendapatkan kepastian dan kejelasan informasi terkait permasalahan hukum yang dihadapi.
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, menegaskan, Posbakum disediakan bukan semata sebagai tempat berkonsultasi, melainkan juga pusat validasi fakta persoalan di masyarakat. Dengan begitu, setiap sengketa, konflik, atau perkara dapat diurai berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami ingin memastikan setiap warga Bogor mendapatkan akses keadilan yang setara berupa bantuan hukum dan informasi hukum yang benar. Melalui optimalisasi Posbakum dan Bale Badami, kami membangun sistem masyarakat yang tertib hukum, kritis, dan terlindungi dari misinformasi,” ujar Alma, dalam keterangan tertulisnya, Jumat 17 Oktober 2025.
Lebih jauh, Alma memaparkan bahwa Pemkot Bogor telah resmi mencapai target 100 persen Posbakum di seluruh kelurahan. Capaian tersebut menjadikan Kota Bogor sebagai salah satu daerah pertama di Indonesia yang berhasil mewujudkan pemerataan layanan bantuan hukum hingga ke tingkat kelurahan.
Seluruh kelurahan di Kota Bogor telah memiliki Posbakum aktif sejak 29 September 2025. Pencapaian ini, kata Alma, bukan sekadar angka, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan yang inklusif dan merata.
“Capaian ini bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk menghadirkan akses keadilan yang inklusif dan merata bagi seluruh warga, membantu penyelesaian di luar pengadilan,” tegasnya.
Dengan keberhasilan tersebut, Alma berharap sistem bantuan hukum di Kota Bogor dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengembangkan layanan yang adaptif, transparan, serta berpihak pada masyarakat.
