KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 10 kecamatan sebagai lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan, langkah strategis agar upaya pengentasan kemiskinan di ibu kota lebih fokus, terarah, dan berdampak nyata.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menegaskan, kebijakan ini bukan berarti wilayah lain diabaikan, melainkan sebagai tahap uji fokus kebijakan agar program yang dijalankan lebih efektif.
“Jakarta wilayahnya luas dan tersebar. Kita fokuskan dulu di 10 kecamatan ini agar upaya penanggulangan kemiskinan benar-benar terasa dampaknya,” ujar Rano, Jumat (19/12).
Sepuluh kecamatan yang masuk radar prioritas tersebar di seluruh wilayah Jakarta, yakni Cengkareng, Kalideres, Tambora (Jakarta Barat); Jagakarsa (Jakarta Selatan); Johar Baru (Jakarta Pusat); Jatinegara (Jakarta Timur); Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok (Jakarta Utara); serta Kepulauan Seribu Selatan.
Menurut Rano, wilayah-wilayah tersebut memiliki tingkat kerentanan sosial dan ekonomi yang tinggi, sehingga membutuhkan penanganan lintas sektor secara terpadu dan berkelanjutan.
Pemprov DKI pun telah mulai menggelar bimbingan teknis penanggulangan kemiskinan berbasis kolaborasi di seluruh lokasi prioritas. Rano meminta jajaran terkait, termasuk Bappeda dan Biro Kesejahteraan Sosial, untuk segera menyiapkan skema kolaborasi dengan mitra strategis yang terintegrasi dalam platform digital Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia juga menekankan pentingnya percepatan penyusunan DTSEN agar dapat dimanfaatkan mulai 2026, sehingga penyaluran bantuan sosial dan perlindungan sosial menjadi lebih tepat sasaran dan transparan.
“Platform digital ini akan menjadi alat kontrol bersama untuk memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi seluruh kinerja penanggulangan kemiskinan di Jakarta,” tegas Rano.
Platform tersebut ditargetkan sudah bisa diakses oleh perangkat daerah, kementerian, lembaga, hingga mitra strategis pada awal Januari 2026.
Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat jumlah penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2025 mencapai 464,87 ribu orang, naik 15,8 ribu orang dibandingkan September 2024. Tingkat kemiskinan juga naik menjadi 4,28 persen, meski masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski demikian, Pemprov DKI menegaskan target ambisius: menurunkan kemiskinan hingga kisaran 1,82–2,91 persen pada 2030, serta menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen. (*)
