Pengawas Cabang Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Saeful Ali Anwar, menjelaskan bahwa di wilayah tersebut terdapat enam izin galian C, namun hanya tiga yang terpantau aktif dan kini telah dihentikan sementara.
“Dihentikan karena belum melengkapi persyaratan. Sesuai aturan Minerba, aktivitas dihentikan sampai RKAB terpenuhi dan akan dievaluasi lebih lanjut,” jelas Saeful.
Ia menambahkan, sebagian besar perusahaan tambang tersebut telah beroperasi selama 10 hingga 15 tahun dan kini memasuki masa perpanjangan izin kedua. Keputusan lanjutan akan bergantung pada kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban, termasuk pemulihan lingkungan.
Dari pihak pengelola, Dicky Budiman, salah satu manajer CV penambangan yang dikunjungi, mengakui adanya keterlambatan proses perizinan melalui sistem MODI (Minerba One Data Indonesia) di Kementerian ESDM RI.
Ia mengklaim perusahaannya selama ini beroperasi sesuai ketentuan dan memberikan kontribusi pajak daerah sekitar Rp400 juta per tahun.
“Kami sudah memproses izin, tapi dari kementerian belum keluar. RKAB kami laporkan setiap tahun, dan yang 2026 ini belum disahkan. Kami terus proses agar izin MODI segera terbit,” pungkasnya.***
