KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, menyambut baik pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.
Menurutnya, pendirian Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan visi besar Astacita yang bertujuan mendorong perekonomian Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif.
Namun, Amin menekankan bahwa setiap investasi yang dilakukan Danantara harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kajian ekonomi yang kuat. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan, intervensi politik, serta potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaannya.
“Saya mendorong agar Danantara dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta tetap terbuka kepada publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan tetap terjaga dan Danantara bisa menjadi contoh holding BUMN yang memiliki integritas,” ujar Amin, dikutip dari Parlementaria pda Selasa (25/2/2025).
Amin juga menyoroti peran strategis Danantara dalam mendukung pencapaian Asta Cita sebagai visi besar pembangunan nasional.
Ia menilai, Danantara dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan berinvestasi di sektor-sektor prioritas, seperti energi terbarukan, manufaktur maju, industri hilir, dan produksi pangan.
Penguatan sektor-sektor ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing global Indonesia serta membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun ke depan sesuai misi Astacita.
“Lahirnya Danantara adalah momentum penting dalam membangun ekosistem BUMN yang lebih kuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saya berharap para pengelola Danantara dapat bekerja secara profesional, inovatif, dan berkomitmen dalam menjalankan tugas besar ini,” tambahnya.
Amin menegaskan bahwa pengelolaan investasi yang efektif akan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Oleh karena itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik harus menjadi prioritas untuk mencegah penyimpangan dan memastikan transparansi kepada publik.
Terkait model pengelolaan Danantara, Amin menilai bahwa pendekatan yang diterapkan di China bisa menjadi referensi.
Ia menjelaskan bahwa BUMN di China dikelola dengan sistem holding yang kuat, profesional, memiliki struktur yang jelas, dan berada di bawah pengawasan ketat pemerintah.
Menurutnya, jika aset Danantara dikelola secara profesional dan amanah serta diinvestasikan ke sektor strategis, maka dapat menarik lebih banyak investor dengan nilai yang semakin besar.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan Danantara tidak dapat dicapai secara instan dan membutuhkan waktu.
Sebagai gambaran, Amin menyebutkan bahwa pada tahun 2023, BUMN di China mencatat pendapatan operasional sebesar US$12,11 triliun, yang setara dengan sekitar 68% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Selain itu, BUMN di China juga mempekerjakan sekitar 56,12 juta tenaga kerja atau sekitar 7,65% dari total angkatan kerja nasional.
“Jika kita memiliki peta jalan yang jelas, model ini bisa diterapkan untuk memperkuat peran BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.- ***
