KITAINDONESIASATU.COM – Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di DKI Jakarta, bersama TNI dan Polri, melakukan deklarasi untuk menjaga netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Acara ini diadakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk memastikan tidak ada pihak yang terlibat dalam praktik politik selama Pilkada.
Deklarasi tersebut dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/11/2024). Kegiatan ini juga dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta, perwakilan ASN, serta anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu dari seluruh wilayah DKI Jakarta.
Pj. Gubernur Teguh Setyabudi mengatakan bahwa acara ini bertujuan memperkuat kerja sama antara penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga netralitas ASN.
“Pilkada sudah dekat, hanya dua minggu lagi. Kami berharap Pilkada yang akan datang bisa berlangsung dengan integritas dan sesuai prinsip demokrasi,” ujar Teguh.
Ia menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, bermartabat, dan berintegritas.
Pemprov DKI juga telah menyiapkan berbagai dukungan, seperti hibah yang telah dilaksanakan dengan lancar, koordinasi dengan Forkopimda, serta pembentukan elemen satuan kerja (DESK) Pilkada untuk kelancaran Pilkada DKI.
Teguh juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas ASN. Ia menyebutkan, ada sekitar 64.135 ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta 121.803 pegawai di lembaga kemasyarakatan yang harus menjaga netralitas selama Pilkada.
“Jika ada ASN atau personel yang terindikasi tidak netral, atau ada kebijakan Pemprov DKI yang tidak sesuai aturan, laporkan kepada kami,” tegasnya.
Untuk memastikan netralitas, Pemprov DKI telah melakukan berbagai upaya, termasuk sosialisasi, bimbingan teknis, surat edaran, imbauan di media sosial, serta penandatanganan pakta integritas dan deklarasi netralitas ASN. Pemprov DKI juga akan menindaklanjuti arahan Pemerintah Pusat, terutama terkait kebijakan pemberian bantuan sosial (bansos) yang akan diberikan setelah Pilkada.
