KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terancam tidak memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2024. Hal ini disebabkan Rancangan APBD Perubahan yang telah melalui tahap evaluasi Gubernur hingga kini belum diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, terjadi dinamika internal di DPRD terkait komposisi alat kelengkapan dewan (AKD), yang hingga saat ini belum terselesaikan. Masalah ini menghambat pembahasan Rancangan APBD Perubahan tersebut. Padahal, pimpinan DPRD Kota Bogor sudah dilantik dalam rapat paripurna pada Selasa, 24 September 2024.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, mengungkapkan bahwa batas waktu pembahasan APBD Perubahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tinggal tersisa satu hari, yakni hingga Rabu, 25 September 2024.
“Kami berharap evaluasi Gubernur mengenai RAPBD Perubahan 2024 segera dibahas oleh DPRD. Waktu yang tersisa hanya satu hari, dan kami berharap proses ini bisa cepat diselesaikan,” jelas Hery dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Hery juga mengemukakan bahwa Pemkot Bogor telah menyerahkan Rancangan APBD 2025 kepada DPRD. Ia berharap pembahasan RAPBD 2025 bisa segera dimulai, dengan sinergi antara AKD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Saya mengajak seluruh pihak, baik dari DPRD, Forkopimda, maupun Pemerintah Daerah, untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi guna membangun Bogor yang lebih baik. Komitmen kita bersama akan menjadi kunci keberhasilan,” imbuhnya.
Namun, situasi ini mendapatkan sorotan dari Yusfitriadi, seorang Pengamat Kebijakan Publik. Menurutnya, seharusnya anggota dewan memahami bahwa sebagai aktor politik, mereka perlu mengedepankan prinsip kompromi dalam berpolitik.
“Seharusnya mereka paham bahwa politik adalah tentang mencari win-win solution. Saat ini, yang terjadi justru anggota dewan masih terjebak dalam ego sektoral, baik dari parpol maupun fraksi masing-masing,” ujar Yusfitriadi.
