“K3 itu seharusnya menjadi hal yang wajib. Artinya harus ada penerapan prosedur tersebut,” ujar Irfan.
Irfan mengakui, pihaknya telah beberapa kali melakukan pengecekan ke lokasi proyek revitalisasi Kolam Renang Mila Kencana. Namun, hingga kini, pihaknya belum menemukan keberadaan tenaga ahli K3 di lapangan, meski secara administratif hal tersebut merupakan persyaratan wajib.
Menurut dia, penerapan K3 di lapangan seharusnya menjadi perhatian serius bagi PPK dan pengawas proyek di dinas terkait.
“Harusnya PPK dan pengawas menanyakan hal itu (penerapan K3). Karena sekecil apapun pekerjaan konstruksi wajib ada K3,” ungkap Irfan.
Ia menambahkan, seluruh perlengkapan keselamatan seperti rompi, helm, dan sepatu pelindung sebenarnya sudah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek.
“Rompi dan helm sudah ada dalam RAB. Sebetulnya kami sudah beberapa kali memberikan masukan khusus untuk K3 ini tetap harus dievaluasi. Ini menjadi kewajiban pelaksana di lapangan dan pengawas proyek,” ujarnya.
Irfan menegaskan, tanggung jawab penerapan K3 di lapangan menjadi ranah PPK setelah penandatanganan kontrak kerja dilakukan.
“Kalau kami, khususnya di proyek strategis, pada saat penandatanganan kontrak selalu menekankan soal K3,” katanya.
Lebih lanjut, Irfan menyebut, ke depan Pemkot Bogor akan memperketat penerapan aturan tersebut. Seluruh proyek konstruksi diwajibkan memiliki petugas dan tenaga ahli K3 sejak tahap pelelangan.
“Ke depan memang semua pekerjaan konstruksi di Kota Bogor diwajibkan memiliki petugas K3 dan tenaga ahli K3 saat proses pelelangan,” tandasnya. (Nicko)
