“Kasus di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Kita harus memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di seluruh pesantren Indonesia agar tragedi serupa tidak terulang,” ucapnya.
Menag juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan arahan cepat terkait pesantren.
“Kami berterima kasih kepada Presiden yang memberikan arahan dan tambahan anggaran. Ini bukti nyata perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” imbuh Nasaruddin.
Langkah Konkret Pemerintah
Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dengan memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar konstruksi. Menteri PUPR, Doddy Hanggodo menjelaskan, pihaknya akan memulai pemetaan dan uji sampling pada bangunan pesantren di berbagai daerah.
“Kami fokus memastikan bangunan pesantren layak dan aman, dimulai dari 80 pesantren yang menjadi sampel awal, hasilnya akan kami laporkan ke Kementerian Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy.
Tim teknis PUPR juga akan mendampingi proses perizinan bangunan serta memberikan pelatihan teknis sederhana bagi pengelola pesantren.
“Kami ingin pengurus pesantren lebih mudah mengurus Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG). Bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.
Langkah ini menjadi bukti sinergi lintas kementerian untuk melindungi santri, terutama mereka yang belajar di lingkungan berasrama.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menegaskan, perlindungan terhadap santri merupakan bagian dari keadilan negara.
“Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi anak-anak kita dalam belajar. Itu makna keadilan negara,” ujarnya.
Turut hadir dalam penandatanganan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri PUPR Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu dan Gugun Gumilar, serta Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)
