News

AHY Lega Akhirnya Dapat Kantor Bekas Kementerian Kemaritiman dan Investasi

×

AHY Lega Akhirnya Dapat Kantor Bekas Kementerian Kemaritiman dan Investasi

Sebarkan artikel ini
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

KITAINDONESIASATU.COM – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, akhirnya bisa bernafas lega. Pasalnya, sang menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak lagi bingung karena sudah punya kejelasan soal lokasi kantornya.

Kepastian itu didapat setelah AHY setelah berdiskusi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, calon kantor AHY adalah eks kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta.

“Jadi saya baru bertanya langsung kepada Mensesneg ya, untuk lokasi kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan ini direncanakan di kantor Kemenko Maritim dan Investasi. Kami akan bergabung di sana,” kata AHY, Selasa (22/10).

AHY mengaku akan segera mengecek lokasi kantor tersebut dan selanjutnya akan membentuk struktur kementerian. Ia akan fokus pada penyusunan strukturnya apalagi masih dalam tahapan awal.

“Tapi paling tidak saya sudah dapat penjelasan lebih dahulu dari PAN-RB mana saja yang bisa digabungkan atau akomodasi dalam Kemenko Infrastruktur yang baru ini,” ujar ketua umum partai Demokrat ini.

Menurut AHY, ia akan menentukan berapa banyak jumlah formasi Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Lalu nantinya akan menunjuk para deputi yang bertugas membantunya.

“Orang-orangnya siapa, apakah orangnya sudah ada existing atau memang masih kosong dan harus segera rekrutmen,” sebutnya.

Adapun Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah akan membawahi 5 kementerian yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *