KITAINDONESIASATU.COM– Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus memperkuat pelayanan publik digital melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan integrasi data kependudukan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus menyelaraskan kebijakan daerah dengan program pemerintah pusat.
Penguatan pelayanan publik Kota Bogor tersebut sejalan dengan visi Bogor Beres, Bogor Maju yang dijabarkan melalui empat misi, yakni Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera, dan Bogor Lancar. Visi dan misi tersebut juga memiliki keterkaitan dengan program Asta Cita pemerintah pusat.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan bahwa setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan mampu merepresentasikan berbagai upaya pemerintah daerah.
Menurut Dedie, sejak 2020 Pemkot Bogor mulai mengalihkan berbagai proses pemerintahan konvensional menuju sistem elektronik. Transformasi tersebut dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
“Sejak tahun 2020, kami mencoba memastikan bahwa seluruh rangkaian proses pemerintahan mulai beralih menjadi pemerintahan berbasis elektronik. Kami mencoba mengalihkan sistem pemerintahan yang sifatnya konvensional menjadi elektronik. Dari apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor, indeks SPBE-nya termasuk yang tertinggi di Indonesia,” ujar Dedie Rachim saat memberikan penjelasan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI, Jumat 13 November 2026.
Pemkot Bogor Kembangkan Mal Pelayanan Publik Terintegrasi
Dedie menjelaskan, hampir seluruh unit kerja di lingkungan Pemkot Bogor telah menerapkan sistem berbasis elektronik. Penerapan tersebut kemudian diperluas melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Ke depan, Pemkot Bogor akan mendorong interoperabilitas antarsistem agar berbagai layanan pemerintahan dapat terintegrasi. Dengan sistem tersebut, kebutuhan masyarakat diharapkan dapat terakomodasi secara lebih mudah, cepat, dan optimal.
“Sehingga ke depan kami akan mencoba memastikan bahwa pelayanan ini benar-benar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dedie, salah satu kebutuhan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah tersedianya basis data kependudukan yang akurat dan terintegrasi.
Integrasi Data Kependudukan Jadi Prioritas
Saat ini, Pemkot Bogor tengah melakukan pemadanan data kependudukan yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan data milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Langkah tersebut dilakukan untuk membangun basis data sentral Kota Bogor. Ketersediaan data yang akurat diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Selain membahas integrasi data, kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI juga membahas sejumlah persoalan lainnya, mulai dari pelayanan dasar, basis data, usulan pemerintah daerah, hingga berbagai aspirasi masyarakat.
Komisi II DPR RI Evaluasi Pelayanan Publik Kota Bogor
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan bahwa kunjungan kerja spesifik tersebut bertujuan melihat secara langsung penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.
Menurutnya, DPR RI ingin memastikan pelayanan yang diselenggarakan pemerintah daerah berjalan optimal dan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dari hasil pembahasan bersama Pemkot Bogor, berbagai indikator, masukan, aspirasi, dan data telah diterima untuk selanjutnya menjadi bahan pembahasan di tingkat pusat.
“Makanya kita membawa Ombudsman RI juga untuk melihat bagaimana kesiapan aparaturnya di sini. Kita kaitkan juga dengan KemenPANRB, Kemendagri, dan berbagai kebijakan yang mendasari pelayanan publik,” ujarnya.
Agun menambahkan, berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Komisi II DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait.
Pembahasan tersebut juga akan mencakup berbagai aspirasi serta masukan yang disampaikan pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan pengawasan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengembangan Mal Pelayanan Publik, serta integrasi data kependudukan, Pemkot Bogor diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang semakin efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
