KITAINDONESIASATU.COM – Begini alasan Menteri Komunikasi Digital, Meutya Hafid mendorong masyarakat untuk mengganti kartu SIM ke eSIM. Simak pengertian dan peraturan yang memuat tentang eSIM tersebut.
Meutya mengimbau masyarakat untuk mulai beralih dari penggunaan kartu SIM fisik ke e-SIM (embedded SIM), sebuah teknologi terbaru yang terintegrasi langsung ke perangkat seluler tanpa memerlukan kartu fisik.
“Langkah ini bukan hanya soal teknis, ini soal tanggung jawab bersama untuk menjaga ruang digital Indonesia agar tetap aman dan nyaman, terutama bagi masyarakat dan anak-anak yang rentan menjadi sasaran kejahatan digital,” ujar Meutya dalam keterangan resmi pada Jumat, 10 April 2025.
Menurut Meutya, e-SIM menghadirkan banyak keuntungan, tidak hanya dari sisi kenyamanan pengguna, tetapi juga dalam mendukung efisiensi industri telekomunikasi nasional. Dengan e-SIM, masyarakat tidak perlu lagi mengganti kartu fisik ketika berganti layanan atau perangkat, sehingga lebih praktis dan ramah teknologi.
Tak hanya itu, e-SIM juga mempermudah integrasi dengan perangkat wearable, machine-to-machine (M2M), dan Internet of Things (IoT), yang semuanya menjadi tulang punggung transformasi digital di berbagai sektor.
eSIM : Tertuang Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2025
Untuk mendukung percepatan adopsi teknologi ini, Meutya telah mengesahkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatur pemanfaatan e-SIM sekaligus pembaruan data pelanggan layanan seluler.
Dalam pernyataannya, Meutya menekankan bahwa migrasi ke e-SIM bukan hanya soal teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab kolektif untuk menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak.
Ia menyebut, data pelanggan yang valid dan terkini adalah kunci dalam mencegah kejahatan digital seperti penipuan, penyebaran hoaks, hingga tindak pidana siber.
Kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip real-name registration, yang bertujuan mengurangi penggunaan identitas palsu dan nomor-nomor bodong dalam aktivitas daring. Implementasi e-SIM memungkinkan data diperbarui secara real-time, sekaligus mendukung perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam jangka panjang, e-SIM dapat menjadi pintu masuk menuju ekosistem digital yang lebih transparan dan akuntabel.
Meutya menegaskan, masyarakat berhak mendapatkan jaminan keamanan dalam aktivitas komunikasi digital mereka. Dengan penggunaan data pelanggan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, pelaku kejahatan digital tidak lagi mudah menyembunyikan identitasnya di balik nomor anonim.
Dalam proses implementasi, pemerintah memberikan masa transisi selama dua tahun kepada seluruh operator seluler agar dapat sepenuhnya menerapkan kebijakan e-SIM ini. Meutya juga menekankan bahwa dalam masa peralihan ini, perlindungan data pribadi dan kenyamanan pengguna harus tetap diutamakan oleh penyedia layanan.
Tujuan Penggunaan eSIM untuk Kurangi Modus Penipuan
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini muncul sebagai respons atas banyaknya laporan dari masyarakat mengenai maraknya penipuan yang memanfaatkan nomor baru yang didaftarkan menggunakan NIK tanpa izin. Kemenkominfo juga mencatat tingginya kasus kejahatan digital seperti phishing, judi online, dan scam yang disebabkan oleh lemahnya kontrol terhadap registrasi kartu SIM.
Saat ini, Indonesia tercatat memiliki sekitar 350 juta nomor kartu SIM, namun hanya 280 juta yang benar-benar terdaftar secara resmi. Dari jumlah tersebut, pengguna yang telah bermigrasi ke e-SIM baru mencapai lima persen. Oleh karena itu, melalui Permen Nomor 7 Tahun 2025, setiap nomor baru nantinya diwajibkan terdaftar dengan teknologi e-SIM agar data lebih akurat dan aman.
