KITAINDONESIASATU.COM – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp786,573 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam APBD Tahun Anggaran 2027 terus menjadi perhatian DPRD Jember.
Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji secara mendalam karena proyeksi defisit APBD 2027 diperkirakan mencapai Rp987,045 miliar.
Dari nilai tersebut, sebagian akan ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026, sementara sisanya direncanakan berasal dari pinjaman daerah.
Mayoritas anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD meminta pemerintah menjelaskan secara rinci alasan pengajuan pinjaman, kemampuan fiskal daerah, hingga proyek yang akan dibiayai.
Legislator menilai transparansi diperlukan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan beban keuangan pada tahun-tahun mendatang.
DPRD Minta Kajian Lengkap dan Rincian Proyek
Sejumlah fraksi di DPRD menilai pinjaman daerah harus menjadi pilihan terakhir setelah seluruh alternatif pembiayaan dan efisiensi anggaran dipertimbangkan.
Selain itu, pemerintah diminta menyampaikan kajian komprehensif mengenai manfaat pembangunan, kemampuan membayar pokok dan bunga pinjaman, serta dampaknya terhadap ruang fiskal daerah.
Sebagian anggota DPRD juga mengusulkan agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Menurut mereka, besarnya nilai APBD tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa perencanaan yang matang dan pengelolaan anggaran yang tepat.
Di sisi lain, DPRD meminta pemerintah memaparkan secara terbuka daftar proyek yang akan didanai melalui pinjaman agar pembangunan dapat dirasakan secara merata, tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menjelaskan bahwa defisit APBD merupakan bagian dari mekanisme penyusunan anggaran dan bukan berarti pemerintah kekurangan dana.
