KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, mengingatkan pemerintah baru agar memperhatikan pelaksanaan APBN 2025 yang mulai berlaku pada Januari mendatang.
Menurutnya, anggaran dalam APBN 2025 akan mendukung kebutuhan operasional pemerintahan yang besar, mengingat kabinet pemerintahan Prabowo mencakup 48 kementerian, 7 pejabat setingkat kementerian, dan 56 wakil menteri.
“Jumlah kabinet sebesar itu membutuhkan anggaran serta pengelolaan sumber daya yang lebih besar, yang tentu memengaruhi alokasi anggaran kementerian dan lembaga,” ungkapnya seperti ditulis Parlementaria pada Minggu (22/12/2024).
Politisi Fraksi PKS ini juga menilai APBN 2025 belum menunjukkan terobosan signifikan karena masih bersifat business as usual. Ia menjelaskan bahwa APBN tersebut disusun oleh pemerintah dan DPR periode sebelumnya, sementara pelaksanaannya berada di bawah pemerintahan baru, sehingga sifatnya masih transisi.
Anis mencatat bahwa anggaran rutin dan wajib akan mendominasi alokasi APBN 2025, mempersempit ruang fiskal.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi kinerja kementerian dan lembaga untuk mendukung sektor-sektor ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan nasional.
Anis menyoroti perlunya perhatian serius terhadap alokasi APBN 2025, mengingat kondisi ekonomi global yang tidak stabil dan stagnasi pertumbuhan ekonomi domestik. Ia juga mencatat adanya fluktuasi dalam rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara.
Anis menjelaskan bahwa meski pendapatan negara secara nominal meningkat, pertumbuhannya cenderung fluktuatif.
Pada 2022, pendapatan negara tumbuh 31% berkat pemulihan pasca-pandemi dan kenaikan harga komoditas.
Namun, pada 2023, pertumbuhan melambat menjadi 5,6% akibat turunnya harga komoditas di pasar internasional.
Pada 2024, pertumbuhan mencapai 6,3%, dan diproyeksikan meningkat menjadi 6,9% pada 2025.
Ia juga menggarisbawahi bahwa belanja negara, meskipun terus meningkat, belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dari Rp3.096,3 triliun pada 2022, belanja negara naik menjadi Rp3.621,3 triliun pada 2025, dengan pertumbuhan rata-rata 6,6% per tahun.
Selain itu, pembiayaan negara juga menunjukkan tren naik turun.
Pada 2021, pembiayaan anggaran mencapai Rp871,7 triliun, sementara pada 2023 turun ke Rp486,4 triliun karena kembali ke defisit maksimal 3% terhadap PDB.
Pada 2024, pembiayaan diproyeksikan Rp522,8 triliun, dan meningkat menjadi Rp616,6 triliun pada 2025, yang berdampak pada kenaikan beban utang dan bunga utang tiap tahun.- ***
