Berita Utama

Sekolah Rakyat untuk Atasi Kemiskinan, Hetifah Minta Koordinasi Antar Kementerian

×

Sekolah Rakyat untuk Atasi Kemiskinan, Hetifah Minta Koordinasi Antar Kementerian

Sebarkan artikel ini
FotoJet 6 7
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. (Foto: dpr.go.id)

KITAINDONESIASATU.COM – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah dalam menyelenggarakan program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis dan berkualitas.

Namun, ia mengingatkan perlunya koordinasi yang jelas guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan anggaran antar kementerian.

“Program ini merupakan langkah maju untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Meski begitu, sinergi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) harus diperkuat agar tidak terjadi duplikasi kebijakan dan anggaran,” ujar Hetifah, seperti ditulis Parlementaria, Jumat (14/3/2025).

Baca Juga  DPR: Sekolah Rakyat Kemensos Perlu Dikaji Ulang Secara Menyeluruh

Ia juga menyoroti pentingnya perencanaan kurikulum yang matang untuk Sekolah Rakyat.

Saat ini terdapat dua skema yang dapat diterapkan, yaitu Kurikulum Merdeka Belajar dari Kemendikdasmen yang menekankan pendekatan interaktif dalam pembelajaran, serta Kurikulum Sekolah Unggul dari Kemendiktisaintek yang berstandar internasional dan memungkinkan keterlibatan tenaga pengajar dari dalam maupun luar negeri.

Perbedaan pendekatan dalam kurikulum ini dikhawatirkan menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan antar Sekolah Rakyat.

Oleh karena itu, Hetifah menegaskan perlunya pemetaan serta pemerataan mutu pendidikan agar seluruh sekolah yang tergabung dalam program ini memiliki standar yang setara.

Baca Juga  Cap Go Meh 2025 Meriah; Bogor Dapat 'Hadiah' 1,5 Ton Sampah

Selain itu, ia menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran, mengingat keterbatasan dana di Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek.

Menurutnya, kolaborasi dengan sektor swasta dapat menjadi solusi dalam memastikan keberlanjutan program ini.

“Target pembentukan 100 Sekolah Rakyat pada 2025 harus disertai perencanaan yang matang, terutama dalam aspek pendanaan dan pengelolaan tenaga pengajar. Diperlukan koordinasi yang erat antar lembaga agar program ini dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.

Hetifah berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan inklusif yang berkontribusi dalam mencetak generasi unggul serta membantu mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Baca Juga  Gus Ipul: Sekolah Rakyat Dibangun di Pondok Indah, Wujud Pemerataan Pendidikan

“Jika dikelola secara optimal, program ini bisa menjadi katalisator dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” tutupnya.-***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *