KITAINDONESIASATU.COM- Menghadapi ekspektasi publik yang terus meningkat di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dituntut bekerja lebih keras, bersih, dan berintegritas. Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa ke depan tantangan pemerintahan akan semakin berat, sementara harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah terus meningkat.
Penegasan tersebut disampaikan Dedie Rachim saat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Jumat 2 Januari 2026, kemarin. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan seluruh jajaran Pemkot Bogor untuk memanfaatkan anggaran yang terbatas secara optimal dan bertanggung jawab.
Dedie Rachim secara tegas meminta agar tidak ada praktik penggelapan, penyimpangan, penyelewengan, apalagi korupsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Menurutnya, setiap rupiah anggaran harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Arahan tersebut, kata Dedie Rachim, disampaikan semata-mata untuk mendorong perubahan Kota Bogor agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ia menekankan bahwa perbaikan kota tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak, melainkan harus melibatkan seluruh perangkat daerah dan aparatur wilayah.
Seluruh jajaran diminta ikut terlibat aktif dalam memperbaiki lingkungan, meningkatkan akses jalan dan transportasi, menata serta mengelola pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar ketentuan, serta menggali dan memaksimalkan potensi yang dimiliki Kota Bogor di berbagai sektor.
Kepada para pimpinan perangkat daerah, Dedie Rachim juga meminta agar melakukan pembenahan internal organisasi masing-masing. Ia menegaskan pentingnya memastikan roda organisasi berjalan dengan baik agar mampu mendukung terciptanya kondusivitas daerah.
Selain itu, Dedie Rachim menekankan perlunya pengendalian dan monitoring yang ketat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Ketegasan dalam mengambil tindakan, lanjutnya, harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
Mengawali tahun 2026, Dedie Rachim mengingatkan bahwa berbagai perencanaan besar yang telah disusun membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran Pemkot Bogor untuk bekerja semaksimal mungkin dengan menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Ia juga menegaskan agar tidak ada lagi oknum-oknum yang mempersulit proses perizinan maupun pelayanan di bidang lainnya, karena hal tersebut bertentangan dengan semangat pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
“Jangan ada lagi oknum-oknum yang mempersulit proses perizinan maupun bidang lainnya,” tegas Dedie Rachim. (Nicko)
