KITAINDONESIASATU.COM-Besarnya tunggakan pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu potensi yang dapat dioptimalkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk meningkatkan penerimaan daerah. Dari data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, ada sekitar 2,2 juta kendaraan bermotor roda dua dan empat yang menunggak PKB.
Rd Berky Rizki Natakusumah Kepala Bapenda Banten mengatakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak, khususnya kelompok masyarakat menengah ke bawah. “Tunggakan PKB di Banten cukup besar, tapi kita juga memahami kondisi dan situasi saat ini,” katanya.
Dia mengungkapkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang masih memiliki tunggakan PKB mencapai sekitar 2,2 juta unit. “Ada sekitar 2.2 juta kendaraan bermotor yang belum dilunasi PKB-nya,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Berly, Pemprov Banten terus memberikan berbagai insentif untuk mendorong masyarakat agar kembali memenuhi kewajiban pembayaran PKB. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus mengurangi jumlah kendaraan yang menunggak PKB.
Berly menambahkan, pembayaran pajak memiliki kaitan langsung dengan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. “Lewat pembayaran pajak, bagaimana membangun jalan rusak, infrastruktur memadai, bantuan sosial makin besar, kalau tidak dibarengi dengan semangat yang sama dari masyarakat,” katanya.
Besarnya potensi tunggakan PKB juga menjadi perhatian DPRD Banten di tengah penurunan target pendapatan daerah pada 2027. Ketua Fraksi NasDem DPRD Banten Wawan Suhada meminta Bapenda tidak hanya mengandalkan PKB, tetapi mulai memperkuat sumber pendapatan alternatif.
Menurutnya, perubahan penggunaan kendaraan dan meningkatnya kendaraan listrik harus diantisipasi pemerintah agar tidak menimbulkan persoalan penerimaan di masa mendatang. “Bapenda harus didorong proaktif dan kreatif untuk memaksimalkan misalnya pajak dari permukaan air, pajak tambang, dan retribusi lainnya,” ujarnya. (*)
