“Ketika ditemukan anak yang belum sekolah karena tidak punya biaya, kita bisa mengupayakan beasiswa, CSR, bahkan melalui Kampung Pancasila. Ada kampung yang ketika mengetahui anak usia 5–6 tahun belum sekolah, kemudian menyekolahkan anak tersebut menggunakan biaya swadaya masyarakat,” jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Febrina Kusumawati mengatakan hasil pemetaan menjadi dasar pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Anak yang belum mengakses PAUD karena persoalan biaya maupun keterbatasan fasilitas akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor, termasuk pendamping ASN di tingkat RW.
“Kalau ada anak yang belum sekolah karena kendala biaya, bisa disampaikan melalui pendamping ASN di wilayah atau Bunda PAUD kelurahan. Nanti kami melakukan pemetaan dan asesmen untuk melihat kebutuhan serta mencarikan solusi yang sesuai, baik melalui akses sekolah, beasiswa maupun dukungan lainnya,” kata Febri.
Ketua Dewan Pendidikan Surabaya sekaligus Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa, Prof Martadi, menilai keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat memperkuat pemerataan layanan PAUD.
Dukungan tersebut tidak harus berupa bantuan dana, tetapi juga dapat diwujudkan melalui penyediaan alat peraga edukasi, fasilitas belajar, beasiswa, pelatihan guru, edukasi pola asuh bagi orang tua, hingga kegiatan kunjungan edukatif ke lingkungan perusahaan.
“Banyak hal yang bisa dilakukan perusahaan, misalnya memberikan beasiswa, mengangkat anak asuh untuk pendidikan, membantu fasilitas belajar, atau melatih guru. Bahkan, perusahaan juga bisa mengajak anak-anak berkunjung untuk mengenal lingkungan kerja. Surabaya itu ruang belajarnya bukan hanya ruang kelas, tapi seluruh Kota Surabaya,” tutur Martadi. **
