Publik Bertanya: Bagaimana dengan Guru & Nakes?
Di media sosial sebagaimana terlihat dalam unggahan @nowdots warganet ramai mempertanyakan keadilan alokasi rumah subsidi SPPG.
“Yang untuk guru honorer dan nakes mana?” tanya salah satu netizen, mencerminkan harapan agar program MBG tidak eksklusif untuk satu kelompok saja.
Data BPS 2025 mencatat, 34% pekerja sektor publik masih tinggal di hunian tidak layak.
Angka ini jadi latar belakang mengapa rumah subsidi karyawan MBG 2026 diapresiasi, sekaligus memicu diskusi tentang pemerataan akses perumahan.
Konteks Program MBG yang Makin “All In”
Kabinet saat ini memang fokus penuh pada program MBG.
Dari motor listrik, kini rumah subsidi SPPG. Publik mencermati apakah ini strategi penguatan SDM atau justru bentuk “proyekisasi” kebijakan.
Pakar perumahan dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Prasetyo, menilai skema FLPP untuk rumah subsidi karyawan MBG 2026 patut diapresiasi.
