KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengkritik pemerintah yang dianggap belum tegas dalam menangani masalah pinjaman online (pinjol).
Ketidaktegasan ini, menurutnya, membuat semakin banyak masyarakat terjerat utang akibat pinjol.
Data menunjukkan peningkatan drastis dalam pinjaman melalui pinjol.
Pada Mei 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total utang UMKM dari pinjol mencapai Rp19 triliun, sementara pada Maret 2024, Bank Indonesia melaporkan kredit pinjol sudah menembus Rp64 triliun.
Bagi Mufti, hal ini mencerminkan betapa mudahnya masyarakat terjerat pinjol yang seringkali memiliki bunga tinggi dan mekanisme penagihan yang meresahkan.
Mufti meminta pemerintah segera mempercepat penyelesaian regulasi yang lebih tegas untuk mengatasi masalah ini.
Ia menyoroti banyaknya korban yang terus muncul karena pinjol dianggap solusi cepat mendapatkan uang, meskipun di kemudian hari justru menambah beban dengan bunga mencekik.
“Korban pinjol terus bermunculan akibat sistem yang tidak berpihak pada rakyat,” ujarnya, seperti ditulis Parlementaria, Rabu (18/12/2024).
Meski pemerintah telah menutup sejumlah situs pinjol ilegal, Mufti menilai pengawasan yang lemah membuat praktik pinjol terus bermunculan.
Ia mengingatkan dampak pinjol tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga memicu masalah sosial dan kriminal, seperti kekerasan dan bahkan kematian akibat utang.
Kasus-kasus tragis akibat pinjol pun menjadi perhatian serius. Di Kediri, Jawa Timur, satu keluarga mencoba bunuh diri karena lilitan utang, yang mengakibatkan seorang anak balita meninggal.
Kasus serupa juga terjadi di Tangerang, Banten, melibatkan beberapa guru yang putus asa akibat pinjol.
Mufti menyebut fenomena gali lubang tutup lubang menjadi pola yang sering terjadi, di mana masyarakat terus menambah utang untuk melunasi utang sebelumnya. Ia menyayangkan belum adanya kebijakan yang efektif untuk menghentikan siklus ini.
“Pemerintah seharusnya memberikan akses pinjaman yang lebih baik bagi masyarakat, sehingga mereka tidak tergantung pada pinjol,” tegasnya. Ia juga mengkritik meningkatnya pajak dan naiknya harga barang yang semakin memperburuk kondisi masyarakat.
Mufti berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dan memperbaiki regulasi pinjol dari akar masalah.
“Banyak ruang gelap yang dimanfaatkan pinjol karena pengawasan yang lemah. Pemerintah harus bertindak tegas demi melindungi rakyat,” pungkasnya.- ***
