KITAINDONESIASATU.COM – Ratusan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo, Rabu (19/3/2025) sore. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang dinilai berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI, sebuah konsep yang pernah menjadi ciri khas Orde Baru.
Massa aksi yang terdiri dari berbagai fakultas di UNS ini memulai long march dari kampus mereka menuju gedung DPRD Solo. Setibanya di lokasi, mereka langsung menggelar orasi secara bergantian, menyuarakan tuntutan mereka.
“Kami menolak keras RUU TNI yang membuka peluang bagi TNI untuk kembali terlibat dalam ranah sipil. Ini adalah kemunduran demokrasi!” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Para mahasiswa juga membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tulisan-tulisan bernada protes, seperti “Kembalikan TNI ke Barak!”, “Tolak Dwifungsi ABRI Jilid II!”, dan “Negara Sipil Harga Mati!”.
Aksi ini berlangsung cukup tertib, meskipun sempat terjadi aksi bakar ban di depan gedung DPRD Solo. Aparat kepolisian yang berjaga di lokasi berusaha mengendalikan situasi dan mencegah terjadinya kericuhan.
Perwakilan mahasiswa kemudian diterima oleh beberapa anggota DPRD Solo untuk melakukan audiensi. Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka secara langsung.
“Kami berharap DPRD Solo dapat menyampaikan aspirasi kami ke DPR RI. Kami tidak ingin Indonesia kembali ke masa lalu yang kelam,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.
Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya akan menampung aspirasi mahasiswa dan meneruskannya ke DPR RI. Ia juga berjanji akan mengawal proses pembahasan RUU TNI agar tidak merugikan masyarakat.
Aksi demonstrasi ini berakhir pada sore hari setelah perwakilan mahasiswa membacakan pernyataan sikap mereka. Mereka berjanji akan terus mengawal isu ini dan turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Aksi serupa juga dilakukan sejumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Mereka menolak pengesahan RUU TNI oleh DPR yang akan dilakukan dalam minggu ini. (*)
