“Koperasi jangan hanya jadi tempat minjam uang. Kita ingin bisnis jalan dulu, baru program bantuan mengikuti,” katanya.
Pemerintah pun menargetkan pembentukan 80.000 KDMP di seluruh Indonesia, dengan 108 koperasi telah aktif per 21 Juli 2025. Progres tersebut didukung kerja keras satuan tugas dan pengawasan harian dari pejabat pusat.
Ke depan, tantangan utama adalah memastikan pengelolaan koperasi berjalan dengan baik. Salah satunya adalah melibatkan PPPK untuk operasional harian, agar keberadaan koperasi tidak hanya sekadar nama.
“Semuanya sedang kita rancang bersama Kemendagri dan instansi lain. Tanpa pengelola yang kompeten, koperasi tidak akan bergerak optimal,” tegas Tatang.
Digitalisasi untuk Transparansi dan Efisiensi
Untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi, pemerintah juga menggandeng Telkom Indonesia membangun sistem digital koperasi.
Sistem ini akan mencatat seluruh aktivitas distribusi—mulai dari inventaris, harga, hingga alur barang keluar masuk—dalam satu platform yang bisa diakses secara real time.
“Semua harus tercatat, mulai dari barang masuk, barang keluar, sampai harganya. Ini penting untuk menjaga transparansi,” kata Tatang.
Dengan sistem yang kuat dan pengelolaan yang rapi, KDMP diharapkan menjadi rumah pangan rakyat—tempat yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan dalam menyuplai kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah menargetkan seluruh koperasi ini dapat berjalan penuh pada Oktober 2025.***
