KITAINDONESIASATU.COM – Wacana perubahan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dalam revisi UU Haji yang kini tengah dibahas DPR langsung memantik perhatian publik. Gagasan besar ini mendapat dukungan penuh dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menegaskan, kenaikan status BP Haji menjadi kementerian akan memperjelas kewenangan, sekaligus mengurangi potensi tumpang tindih dengan Kementerian Agama. Dengan begitu, tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab dalam pengelolaan ibadah haji maupun umrah.
“Dengan dinaikkannya status BP Haji menjadi kementerian, maka Kementerian Haji akan menjadi kementerian yang bertanggung jawab penuh. Maka, tidak akan ada saling lempar melempar tanggung jawab dengan pihak Kemenag,” ujar Anwar Abbas, dalam keterangannya, Minggu, 24 Agustus 2025.
Selain itu, ia optimistis langkah ini akan membuat pelayanan haji bagi jemaah Indonesia jauh lebih baik ke depan.
Senada, PBNU juga menyambut positif rencana tersebut. Ketua PBNU, Fahrur A Rozi menilai pembentukan Kementerian Haji akan membawa sistem tata kelola ibadah haji ke arah yang lebih profesional, terpadu, dan efisien.
“Saya setuju bila sistem tata kelola haji diintegrasikan penuh melalui peningkatan BP Haji menjadi Kementerian Haji Indonesia. Dengan begitu, pengurusan haji bisa lebih fokus dan maksimal,” ucapnya.
DPR sendiri saat ini tengah mengebut pembahasan RUU Haji, yang akan menjadi payung hukum pembentukan Kementerian Haji. Jika sesuai target, beleid ini akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 26 Agustus 2025.
Jika benar terwujud, Indonesia akan mencatat sejarah baru dengan hadirnya Kementerian Haji Indonesia sebagai lembaga khusus yang fokus menangani kebutuhan jutaan calon jemaah haji dan umrah setiap tahunnya. (*)
