KITAINDONESIASATU.COM – Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menyatakan bahwa ekosistem judi online (judol) dapat menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran berbagai program pemerintah.
Hal ini terutama berlaku untuk beberapa program utama pemerintah seperti pemberian makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan penyediaan energi yang cukup.
Dalam koterangannya di Jakarta Minggu 17 November 2024 hari ini, Sultan mengaku telah mempelajari ekosistem judi online secara diam-diam.
Hasilnya, ia menemukan bahwa perputaran uangnya sangat besar, sementara banyak masyarakat yang menjadi korban.
“Ketika negara tengah membutuhkan dana untuk program-program baik, seperti makan bergizi gratis, hal ini menjadi semakin sulit,” ungkap Sultan.
Sultan menyoroti data dari PPATK yang menunjukkan ribuan transaksi judi online ilegal di Indonesia. Karena itu, ia menganggap penting untuk menuntaskan masalah judi online ini agar tidak mengganggu program-program pemerintah.
Melihat besarnya bahaya judol, Sultan mengaku sangat mendukung langkah Pak Prabowo (Presiden) untuk menindak tegas judi online.
“Jangan sampai hanya bagian kecil dari masalah ini yang diselesaikan, karena ekosistemnya sangat luas dan melibatkan banyak pihak,” ujarnya.
Selain itu, Sultan menegaskan komitmennya untuk mendukung aparat penegak hukum dalam menyelidiki kemungkinan keterlibatan anggota DPD dalam jaringan judi online. Menurutnya, pemberantasan judi online sangat penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
