KITAINDONESIASATU.COM – Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum tidak ragu menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Prabowo bahkan meminta Polri memburu dan mengungkap identitas perusahaan yang diduga terlibat, termasuk dugaan pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar.
Permintaan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas membahas perkembangan penanganan bencana alam yang dipantau secara daring dari Jakarta, Senin (7/9).
Presiden menyoroti kondisi lahan yang disebut dapat berubah menjadi area perkebunan dalam waktu singkat setelah terjadi kebakaran. Ia meminta dugaan tersebut ditelusuri secara serius untuk memastikan siapa pihak yang berada di baliknya.
“Saya tertarik juga ya itu yang habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini rakyat atau ini korporasi,” ujar Prabowo.
Prabowo meminta hasil penyelidikan, termasuk nama-nama korporasi yang diduga terlibat, segera dilaporkan kepadanya.
Desakan tersebut muncul setelah Kapolri Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo, melaporkan perkembangan penanganan perkara karhutla. Dari 200 laporan polisi yang diterima, Polri telah menetapkan 138 tersangka.
Sebanyak 119 tersangka diduga terlibat pembakaran secara sengaja, sedangkan 19 lainnya diproses karena dugaan kelalaian.
Tak hanya individu, aparat juga mulai menyasar korporasi. Saat ini, Polri tengah memproses hukum delapan perusahaan.
Kepolisian juga mendalami 18 perusahaan yang telah dikenai sanksi pembekuan izin serta 42 perusahaan yang izinnya telah dicabut.
Pendalaman dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat unsur pidana dalam kasus-kasus tersebut.
Prabowo kemudian meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) ikut memperdalam dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla.
Presiden bahkan membuka opsi tindakan yang lebih keras apabila pelanggaran terbukti.
“Kalau perlu kita segera cabut semuanya itu semua izin-izinnya kita cabut HGU-nya dan sebagainya. Ini sudah kelewatan,” tegas Prabowo.
Ia juga meminta pemerintah tidak berhenti pada pencarian pelaku pembakaran di lapangan. Menurutnya, kepemilikan perusahaan yang diduga terlibat harus ditelusuri secara menyeluruh agar proses penegakan hukum dapat menyentuh pihak yang bertanggungjawab.
“Ini saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Prabowo juga membahas penanganan sejumlah bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintah tengah menangani banjir dan longsor di sejumlah daerah Sumatra, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, karhutla, hingga erupsi gunung berapi.
Khusus persoalan karhutla, presiden meminta pemerintah tidak hanya sibuk bertindak setelah api berkobar. Menurutnya, strategi penanganan harus lebih menitikberatkan pada mitigasi dan pencegahan.
Prabowo meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan dengan menyediakan sarana yang memadai sebelum bencana terjadi.
“Saya minta pemikiran kita dalam perencanaan kita gunakan prinsip, lebih baik lebih daripada kurang,” kata Prabowo.
Ia pun mendorong penambahan berbagai peralatan penanganan karhutla, mulai dari helikopter, pompa air, kendaraan pemadam kebakaran, hingga perlengkapan lainnya.
Dengan langkah tersebut, pemerintah diharapkan mampu bergerak lebih cepat ketika titik api muncul sekaligus mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. (*)
