Menurut kesepakatan waktu itu, Muprov Kadin Jabar akan dilaksanakan 10 Desember. Namun, dengan alasan desakan Kadin Pusat versi Arsyad, bahwa Muprov tidak bisa diundur maka akhirnya pengurus dan panitia Muprov waktu itu menjadi terpecah. Sebagian mengikuti arahan Kadin Pusat versi Arsyad untuk menyelenggarakan Muprov di The Trans Studio di Jalan Gatot Subroto, 15 Oktober 2024 dan Sebagian mengikuti kesekapatan memundurkan Waktu Muprov di bulan Desember.
Senior di Kadin Jabar Deden Y Hidayat menyesalkan terjadi perpecahan di tubuh Kadin Jabar. Padahal, kalau semua pihak bersabar mengikuti kesepakatan untuk memundurkan waktu Muprov Kadin Jabar, pasti tidak akan terjadi perpecahan. “Kita menyesalkan perpecahan ini,” ungkap Deden yang di Kadin Jabar menduduki Sekretaris Dewan Pertimbangan.
Nasi telah menjadi bubur, Kadin Jabar diketua dua orang. Dua duanya mengaku memiliki legalitas resmi. Yang satu dikukuhkan secara aklamasi di Muprov Kadin Jabar dan yang satu lagl hasil penunjukkan Ketua Umum Kadin Pusat hasil Munaslub Anindya Bakrie.
Sekarang keduanya berjuang untuk merebut hati pemerintah. Mengapa? Mau tidak mau Kadin harus bermintra dengan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang. Oleh karena itu, siapa yang paling diakui pemerintah dalam hal ini Pemrov Jawa Barat, itulah yang legalitasnya diakui pemerintah. Perjuangan dari dua Kadin Jabar ini masih panjang. Tetapi kita berharap semua mengusung itikad baik untuk bersatu sebagai wadah kumpulan dari para pengusaha. (TATANG SUHERMAN)
