Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bogor, Dewi Kurniasari menjelaskan, angka inflasi tersebut menunjukkan situasi ekonomi daerah yang relatif sehat dan terkendali, meski berada di tengah dinamika harga pasca-Idul Adha.
“Inflasi itu ibarat tekanan darah. Tidak boleh terlalu rendah, tapi juga tidak boleh tinggi. Di angka 2,16 persen ini, kita bisa bilang kondisi cukup stabil,” ujar Dewi.
Ia menyebut, inflasi Kota Bogor tetap terjaga meski dalam periode rawan lonjakan harga, seperti Lebaran dan Iduladha. Salah satu penyebab utamanya adalah pasokan pangan yang relatif aman berkat panen raya di sejumlah daerah penghasil.
“Cabai, bawang, telur, dan ayam sempat naik, tapi tak berlangsung lama. Pasokan dari wilayah seperti Ciamis, Garut, Sukabumi, dan Cianjur cukup membantu menekan gejolak harga,” tambahnya.
Strategi nasional pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif juga terus dijalankan.
Dewi menjelaskan, hingga pertengahan tahun ini, Pemkot Bogor sudah menggelar 25 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) dan 18 kali Pasar Murah (PM) di berbagai kecamatan.
“Bahkan minyak goreng kita jual Rp14.500, padahal HET-nya Rp15.700. Ini mendorong stabilitas pasar,” ungkapnya.
Selain itu, sinergi dengan Bulog dan pelaku usaha pangan dari daerah sentra produksi terus diperkuat. Pemkot juga menyiapkan kompensasi inflasi jika ada kebijakan berisiko, seperti rencana kenaikan tarif air minum.
“Kami punya program BUMD Peduli Inflasi. Misalnya PDAM menyalurkan subsidi untuk bahan pokok, agar daya beli warga tetap aman,” tegas Dewi.
Langkah-langkah tersebut, menurutnya, akan terus diperkuat untuk menjaga agar inflasi tetap dalam kendali hingga akhir 2025.
