KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI yang melibatkan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan.
Selain itu, rapat juga mencakup Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Karantina Indonesia dan Kepala Badan Pangan Nasional.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPR RI ini membahas hasil rekonstruksi anggaran untuk kementerian dan lembaga mitra kerja pada Tahun Anggaran 2025. Dalam pembahasan tersebut, Komisi IV menyetujui efisiensi anggaran di berbagai sektor, dengan rincian sebagai berikut:
Kementerian Pertanian mengalami efisiensi sebesar Rp10,28 triliun atau 35,01% dari total anggaran.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalami pemangkasan Rp2,12 triliun atau 34,09% dari total anggaran.
Kementerian Kehutanan mendapatkan efisiensi sebesar Rp1,21 triliun atau 23,6% dari total anggaran.
Badan Karantina Indonesia dipangkas sebesar Rp395,88 miliar atau 27,87% dari total anggaran.
Badan Pangan Nasional mengalami pemangkasan tertinggi, yakni Rp160,9 miliar atau 48,76% dari total anggaran.
Saadiah, yang juga merupakan politisi dari PKS, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak boleh mengorbankan kesejahteraan rakyat, terutama mereka yang bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan sebagai sumber penghidupan.
“Pemangkasan anggaran harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu program prioritas yang berdampak langsung bagi petani, nelayan, dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor ini,” ungkap Saadiah, dikutip dari laman dpr.go.id pada Sabtu, 15 Februari 2025.
Lebih lanjut, legislator asal Indonesia Timur ini menekankan pentingnya perhitungan ulang dalam menentukan kebutuhan anggaran untuk program strategis yang mendukung ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan masyarakat.
“Efisiensi anggaran bukan sekadar memangkas dana, tetapi harus disertai strategi yang tepat agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tambahnya.
Dalam kesempatan rapat tersebut, Komisi IV DPR RI juga mendorong pemerintah untuk tetap memprioritaskan alokasi anggaran bagi program-program yang mendukung swasembada pangan serta keberlanjutan di sektor pertanian dan kelautan.
“Kami akan terus mengawasi agar anggaran yang tersedia digunakan secara optimal dan tetap berpihak kepada rakyat,” tegas Saadiah.
Ia pun menegaskan komitmen DPR untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengurangi efektivitas pelayanan publik serta tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kesejahteraan masyarakat.- ***
