KITAINDONESIASATU.COM – Keputusan mengejutkan Airlangga Hartarto yang tiba-tiba mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, menimbulkan banyak spekulasi dan tanda tanya di kalangan politisi serta pengamat.
Salah satu yang memberikan tanggapan adalah Yus Fitriyadi, Direktur Yayasan Visi Nusantara Maju sekaligus pengamat politik, yang menyebut bahwa langkah ini sangat mengagetkan banyak pihak.
“Mundurnya Airlangga dari jabatan ketua umum yang sangat mendadak tentu mengagetkan semua pihak. Terlebih, informasi yang beredar menunjukkan bahwa sikap Airlangga tersebut diambil sepihak tanpa terlebih dahulu berbicara dengan institusi DPP Golkar,” tutur Yus saat diwawancarai oleh kitaindonesiasatu.com, Senin, 12 Agustus 2024.
Yus juga menambahkan bahwa langkah Airlangga ini disinyalir hanya dibicarakan dengan keluarganya saja, sehingga memunculkan spekulasi adanya masalah pribadi maupun kelembagaan yang cukup serius.
“Sudah dipastikan dalam perspektif pribadi Airlangga maupun kelembagaan dengan jabatan ketua umum, ada masalah. Sehingga, disinyalir ada ‘tangan-tangan tak terlihat’ yang memaksa Airlangga untuk meletakkan jabatannya,” jelas Yus lebih lanjut.
Menurutnya, situasi serupa bukanlah hal baru bagi Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini sudah sering kali dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari dualisme kepemimpinan hingga kasus-kasus besar seperti yang melibatkan Setya Novanto. Namun, Golkar selalu mampu bertahan dan mengatasi setiap badai yang melanda.
“Golkar adalah partai modern yang terlatih dan sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh besar. Jadi, saya percaya partai ini akan mampu menghadapi permasalahan ini,” tegas Yus.
Terkait perubahan politik di daerah menjelang Pilkada 2024, Yus mengutip pernyataan beberapa elit DPP Golkar seperti Ahmad Doli Kurnia dan Ace Hasan Syadzily yang menyatakan bahwa tidak akan ada perubahan signifikan terhadap surat tugas dan rekomendasi yang telah dikeluarkan DPP Partai Golkar dalam Pilkada serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten – Kota Bogor.
“Kalau saya melihat mekanisme kemunduran Airlangga, permasalahannya lebih bersifat pribadi. Apakah kemudian ada hubungannya dengan kekuasaan, kasus hukum, atau apapun, perlu kita tunggu perkembangannya,” ujarnya.
Yus juga memperingatkan bahwa kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik Partai Golkar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang akan bertarung pada Pilkada 2024.
“Sangat mungkin ada upaya menegosiasikan kader-kader Golkar yang akan ikut kontestasi Pilkada,” ungkapnya.
Namun, Yus optimistis bahwa pengaruh terhadap struktur dan kader Golkar di daerah tidak akan signifikan, kecuali jika ada pihak luar atau faksi politik internal Golkar yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik mereka. (Nicko)
