KITAINDONESIASATU.COM – Desakan keras muncul dari Komisi III DPR RI terkait skandal dugaan korupsi kuota haji yang belakangan bikin publik resah. Anggota DPR RI, Abdullah, menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh berlama-lama dalam penanganan kasus yang menyangkut kepentingan umat ini.
“Kalau sudah masuk tahap penyidikan, KPK jangan ragu. Segera tetapkan tersangka, biar jelas siapa yang harus bertanggungjawab,” ujar Abdullah dalam keterangannya, Senin, 22 September 2025.
Menurutnya, praktik kotor terkait kuota haji bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan besar terhadap amanah umat. Ia mendesak, siapapun yang terlibat, baik pejabat maupun pihak swasta, wajib dihukum tanpa pandang bulu.
Abdullah juga mengingatkan agar KPK bekerja profesional dan transparan, tanpa “tebang pilih”. Ia menegaskan, publik tidak boleh melihat ada intervensi atau keberpihakan dalam kasus ini.
“Ini ujian besar bagi kredibilitas KPK. Korupsi haji bukan tindak pidana biasa, tapi kejahatan yang merampas hak umat untuk beribadah. Kalau tidak ditangani serius, akan mencoreng kesucian ibadah,” katanya.
Lebih lanjut, ia memastikan DPR melalui Komisi III akan terus mengawasi proses hukum agar berjalan sesuai prinsip good governance. (*)
